SATPOL PP LAKUKAN SOSIALISASI DAN PENERTIBAN PKL: TEGASKAN KEMBALIKAN FUNGSI TROTOAR TANPA MATIKAN REZEKI PEDAGANG
PANGKALPINANG — Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menggelar aksi sosialisasi sekaligus penertiban humanis terhadap para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di atas trotoar dan bahu jalan utama, Rabu (22/7). Langkah ini diambil guna mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki serta menjaga kerapian dan kebersihan kota.
Meski bertajuk penertiban, pendekatan yang dilakukan petugas mengedepankan dialog dan solusi bersama. Pemerintah daerah menegaskan tidak ada niat untuk mematikan rezeki para pedagang kecil, melainkan menata agar aktivitas ekonomi warga dapat berjalan selaras dengan ketertiban umum.
Dalam sosialisasi tersebut, petugas menyampaikan sejumlah poin krusial, salah satunya menekankan kewajiban para pedagang untuk menjaga kebersihan dan kerapian lokasi jualan. Pedagang diperbolehkan berjualan pada jam-jam tertentu yang telah disepakati, dengan syarat utama: setelah selesai berjualan, seluruh lapak, tenda, dan perlengkapan harus dibereskan serta dibawa pulang tanpa meninggalkan sampah sedikit pun.
“Prinsip kita jelas, fungsi fasilitas umum seperti trotoar harus dikembalikan kepada para pejalan kaki demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Namun, kita juga paham trotoar adalah tumpuan rezeki banyak warga. Karena itu, solusinya bukan menggusur tanpa arah, melainkan menata,” ujar Plt. Kasat Pol PP di lokasi kegiatan.
Beliau menambahkan bahwa keberadaan fasilitas umum yang bersih dan tertata justru akan membuat pengunjung merasa nyaman, yang pada akhirnya bernampak positif pada aktivitas jual beli.
Para pedagang menyambut baik pendekatan komunikatif dari pihak penegak perda ini. Beberapa pedagang menyatakan siap mematuhi aturan untuk langsung membongkar dan membersihkan lapak begitu jam operasional dagang berakhir.
Dengan adanya penataan bertahap dan komitmen bersama antara pemerintah serta para pedagang, diharapkan wajah kota menjadi semakin rapi, pejalan kaki mendapatkan haknya, dan roda perekonomian kerakyatan tetap berputar dengan tertib.
